Ketua MPR Hidayat Nur Wahid angkat bicara seputar wacana penundaan Pilpres 2009. Menurut dia, wacana itu harus dikoreksi.

"Pesan saya, wacana penundaan pemilihan presiden harus dikoreksi. KPU lakukan tugas Anda dengan sebaik-baiknya, klarifikasi DPT yang baik untuk pemilu yang baik," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2009).

Hidayat menjelaskan, presiden berbeda dengan gubernur. Pada saat gubernur lewat masa baktinya, ada Pengganti Antar Waktu (PAW) yang siap menggantikan, berbeda dengan presiden.

"Memundurkan Pilpres bukan sesuatu yang mudah. Presiden bukan gubernur. Kalau presiden tidak terpilih, tidak ada PLT-nya. Kalau tanggal 20 Oktober belum dilantik Indonesia akan menjadi kacau balau," papar Hidayat.

Untuk itu, Hidayat menambahkan, KPU diharapkan menepati komitmennya untuk membersihkan DPT Pilpres hingga saat pemungutan suara. Dengan cara ini Pilpres yang berkualitas dapat terlaksana.

"KPU benar-benar dituntut merespon positif sampai hari H nanti, untuk melaksanakan pemilu yang bersih supaya menghasilkan presiden yang legitimate," kata Hidayat.

Namun demikian, Hidayat juga berharap pihak yang mengeluhkan DPT tidak memprotes tanpa fakta yang jelas supaya terhindar dari spekulasi miring terhadap DPT Pilpres.

"Tuntutan berbasis fakta-fakta, jangan politis semata. Jangan sampai DPT dinilai rekayasa pihak tertentu untuk menguntungkan pihak tertentu," kata politisi PKS ini.

( van / aan / detik.com )